Pemprov Sulut Ikuti Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2021

Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov. Sulut) diwakili Asisten I Setda Edison Humiang bersama Forkopimda Pemprov Sulut mengikuti secara virtual kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penangulangan Bencana Tahun 2021 di ruang CJ. Rantung Kantor Gubernur, Rabu (3-3-2021).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dibuka secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Dalam laporannya, Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan dari awal Februari 2020 hingga akhir Februari 2021 BNPB mencatat ada 3.263 kali kejadian bencana di Indonesia.

Doni monardo juga menjelaskan, Ibu Menteri Keuangan menyebutkan bahwa setiap tahun kita mengalami kerugian ekonomi akibat bencana rata-rata 22,8 triliun.

"Bank Dunia mengatakan, Indonesia adalah salah satu dari 35 negara dengan tingkat resiko ancaman bencana paling tinggi di dunia," tambahnya.

"Pemerintah tentu tidak tinggal diam. Bapak Presiden telah memberikan arahan pada Rakornas Penangulangan Bencana pada bulan Februari tahun 2020 lalu, bahwa seluruh Instansi Pemerintah, TNI dan Polri dan Pemerintah Daerah harus bersinergi untuk melakukan berbagai upaya pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan yang berlandaskan pengurangan resiko bencana, keterlibatan pakar untuk memprediksi ancaman memperkuat sistem peringatan dini," ungkapnya.

Mengawali sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran BNPB atas dedikasinya dalam menangani dan menyelesaikan krisis di negara ini.

Presiden mengungkapkan, pada tahun 2020 lalu, bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai bencana, baik bencana alam maupun non alam berupa pandemi COVID-19.

Dalam menghadapi pandemi COVID-19, Presiden menegaskan, penanganan pada sisi kesehatan dan ekonomi harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Bukan hanya skala daerah maupun nasional, tetapi juga skala global. Karena lebih dari 215 negara mengalami hal yang sama. Sehingga mengharuskan kita bekerja cepat, inovatif, serta berkolaborasi dengan semua pihak, negara lain, dan dengan lembaga-lembaga internasional.

Lebih lanjut Presiden mengatakan bahwa pengalaman dalam menghadapi pandemi ini, harus dijadikan momentum untuk memperkokoh ketangguhan dalam menghadapi segala bentuk bencana, terlebih Indonesia menduduki ranking tertinggi dunia sebagai negara rawan bencana.

Presiden menekankan pentingnya aspek mitigasi atau pencegahan sebagai kunci utama dalam mengurangi risiko bencana. Jangan terlambat. Dan jangan sampai hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi.

Oleh karenanya Presiden Jokowi mengingatkan jajarannya dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membuat kebijakan yang sensitif terhadap bencana.

"Kebijakan Nasional dan Daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana, jangan ada bencana baru kita pontang-panting, ribut atau bahkan saling menyalahkan. Itu tidak boleh terjadi," tuturnya.

Presiden Jokowi menambahkan, Pemerintah telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2020.

"Grand design" penanganan bencana jangka panjang sudah tertuang dalam beleid itu. Namun demikian, Presiden Jokowi tak ingin hal tersebut berhenti di atas kertas. Ia ingin ada langkah konkret yang terlihat dalam sebuah kebijakan serta perencanaan tata ruang.

"Poin pentingnya bukan hanya berhenti pada "grand design" pada jangka panjang, tapi "grand design" itu harus diturunkan dalam kebijakan perencanaan termasuk tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana, serta dilanjutkan dengan audit dan pengendalian kebijakan tata ruang yang berjalan di lapangan, bukan di atas kertas saja, ini yang berulang saya sampaikan," tukasnya. (Dkips/ik)